KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Abstract
Dalam Pengadaan barang dan jasa di ruang lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagai KPA tidak memliki persyaratan Sertifikat Keahlian maupun Sertifikat Kompetensi Pengadaan barang dan jasa sebagaimana disyaratkan bagi PPK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai KPA pada pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat. Suatu penelitian analisis kualitatif deskriptif berdasarkan hasil wawancara, observasi, angket serta pengamatan dan pengalaman peneliti selama menjabat selaku pengelola pengadaan barang dan jasa di daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan bahwa penyelenggaran pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah Sumatera Barat belum terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel serta belum dapat mencapai tujuan pengadaan, dibutuhkan penanganan oleh ASN sebagai KPA yang memiliki Kompetensi dibidang Penggadaan Barang/Jasa.
References
Angrina, R. (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement, Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa dan Implikasinya terhadap Penyerapan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)(Studi Empiris pada Kabupaten Tanah Datar). Jurnal Akuntansi, 5(2).
Betham, A. A. A., Hipan, N., & Fality, F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Yustisiabel, 3(2), 191-212.
Dale, M. (2003). Meningkatkan Keterampilan Manajemen Teknik-Teknik Pembelajaran dan Kinerja. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hapiah, Y. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement Government) Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 8(1), 05.
Islam, M. M., & Siwar, C. (2013). A Comparative Study of Public Sector Sustainable Procurement Practices, Opportunities and Barriers. International Review of Business Research Papers, 9(3), 62-84.
Justitia. T. A. (2019). Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru. Jakarta: VMedia
Kattel, R., & Lember, V. (2010). Public Procurement as An Industrial Policy Tool: an Option for Developing Countries. Journal of Public Procurement, 10(3), 368-404.
Kemenaker. (2016). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/ Jasa.
Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. Mimbar Pendidikan Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan, 4(1), 73-84.
Koropit, F. J., Karamoy, H., & Manossoh, H. (2016). Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" GOODWILL", 7(2).
Lexi, J. M. (1996). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Lexy, M. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
LKPP. (2016). Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama.
LKPP. (2018). Buku Informasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa
LKPP. (2018). Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tipologi Pejabat Pembuat Komitmen dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen.
LKPP. (2019). Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
McCrudden, C., & Gross, S. G. (2006). WTO Government Procurement Rules and The Local Dynamics of Procurement Policies: A Malaysian Case Study. European Journal of International Law, 17(1), 151-185.
Nawawi, H., & Martini, M. (1996). Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nurlukman, A. D. (2017). E-procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. Journal of Government and Civil Society, 1(1), 65-79.
Peraturan Presiden. (2010). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden. (2010). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Permendagri. (2006). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., ... & Bahri, S. (2020). Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis.
Ramli, S. (2013). Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Visimedia.
Ryngaert, C., & Wouters, J. (2005). Good Governance Lesson from International. New York: Wessel.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
Suparman, E. (2014). Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang tentang pengadaan Barang/Jasa. Diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Sutrisno, E. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
Tomalili, R., Tatawu, G., & Sensu, L. (2019). Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik. Halu Oleo Legal Research, 1(1), 111-122.
Zulkarnaen, W., Bagianto, A., Sabar, & Heriansyah, D. (2020). Management accounting as an instrument of financial fraud mitigation. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(3), 2471–2491. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201894
Betham, A. A. A., Hipan, N., & Fality, F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Yustisiabel, 3(2), 191-212.
Dale, M. (2003). Meningkatkan Keterampilan Manajemen Teknik-Teknik Pembelajaran dan Kinerja. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hapiah, Y. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement Government) Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 8(1), 05.
Islam, M. M., & Siwar, C. (2013). A Comparative Study of Public Sector Sustainable Procurement Practices, Opportunities and Barriers. International Review of Business Research Papers, 9(3), 62-84.
Justitia. T. A. (2019). Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru. Jakarta: VMedia
Kattel, R., & Lember, V. (2010). Public Procurement as An Industrial Policy Tool: an Option for Developing Countries. Journal of Public Procurement, 10(3), 368-404.
Kemenaker. (2016). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/ Jasa.
Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. Mimbar Pendidikan Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan, 4(1), 73-84.
Koropit, F. J., Karamoy, H., & Manossoh, H. (2016). Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" GOODWILL", 7(2).
Lexi, J. M. (1996). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Lexy, M. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
LKPP. (2016). Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama.
LKPP. (2018). Buku Informasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa
LKPP. (2018). Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tipologi Pejabat Pembuat Komitmen dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen.
LKPP. (2019). Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
McCrudden, C., & Gross, S. G. (2006). WTO Government Procurement Rules and The Local Dynamics of Procurement Policies: A Malaysian Case Study. European Journal of International Law, 17(1), 151-185.
Nawawi, H., & Martini, M. (1996). Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nurlukman, A. D. (2017). E-procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. Journal of Government and Civil Society, 1(1), 65-79.
Peraturan Presiden. (2010). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden. (2010). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Permendagri. (2006). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., ... & Bahri, S. (2020). Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis.
Ramli, S. (2013). Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Visimedia.
Ryngaert, C., & Wouters, J. (2005). Good Governance Lesson from International. New York: Wessel.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
Suparman, E. (2014). Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang tentang pengadaan Barang/Jasa. Diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Sutrisno, E. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
Tomalili, R., Tatawu, G., & Sensu, L. (2019). Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik. Halu Oleo Legal Research, 1(1), 111-122.
Zulkarnaen, W., Bagianto, A., Sabar, & Heriansyah, D. (2020). Management accounting as an instrument of financial fraud mitigation. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(3), 2471–2491. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201894
Published
2021-01-12
How to Cite
Patria, N. (2021). KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 5(1), 253-273. https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.870
Section
Articles
Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
